E-Court
Video Informasi Gugatan Sederhana
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang Salinan putusan Pengadilan Negeri Semarang dapat diakses secara online di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Klik Disini
Sistem Informasi Pengawasan Sistem Informasi Pengawasan adalah media online untuk melaporkan pengaduan anda terkait pelanggaran kode etik aparatur pengadilan

SOASIALISASI REFORMASI BIROKRASI DAN ROADMAP MAHKAMAH AGUNG

Untitled.jpg

     

   Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri/Niaga/HI/TIPIKOR Semarang, Bapak Wakil Ketua Abdul Halim Amran,SH,MH. didampingi Bapak Hakim DR Eddy Parulian Siregar,SH,MH. Menyampaikan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Road Map Mahkamah Agung RI yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri/Niaga/HI/TIPIKOR Semarang, sehingga sebagai penyelenggara negara maupun pelaksana pelayanan publik lebih mengerti akan sasaran utama dalam Reformasi Birokrasi. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bagian tidak akan berjalan optimal jika tidak didukung oleh penatausahaan birokrasi dan kinerja pegawai yang baik. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri/Niaga/HI/TIPIKOR Semarang dapat berjalan secara optimal maka diperlukan Road Map Reformasi Birokrasi yang digunakan untuk memandu operasional reformasi birokrasi. Demikian hal ini diungkapkan oleh Bapak Wakil Ketua selaku Ketua Bidang Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri/Niaga/HI/TIPIKOR Semarang dalam Sosialisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri/Niaga/HI/TIPIKOR Semarang di Semarang pada hari Selasa 11 April 2017.

         

      Dalam rangka mengukur pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri/Niaga/HI/TIPIKOR Semarang, maka perlu dilakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen : Pengungkit (Enablers) dan Hasil(Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan. Pada kesempatan ini penjelasan mengenai PMPRB dipaparkan oleh Bapak DR Eddy Parulian Siregar, SH.MH.


         Kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Road Map Mahkamah Agung RI tersebut diikuti oleh Para Hakim Karier maupun Adhoc, Panitera, Sekretaris, Kabag Umum Para pejabat Struktural, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Staff.

 

 

Untitledx.jpg