Diskusi Publik Memperkuat Parameter Perlindungan HAM dalam Amandemen Kedua UU ITE Oleh Kementerian Kominfo RI
Semarang-AdminPN : Kamis, 15 September 2022
Dalam rangka membuka ruang dialog dan diskusi publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema “Memperkuat Parameter Perlindungan HAM dalam Amandemen Kedua UU ITE”.
Acara bertempat di PO Hotel Semarang pada Kamis, 15 September 2022 diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kadarwoko, S.H., M.Hum, Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum, Rosana Irawati, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Dr. Margono, S.H., M.H. Acara tersebut turut mengundang peserta diskusi dari Akademisi, Pemerintah Daerah dan Intansi Penegak Hukum di Wilayah Kota Semarang lainnya.
Penyusunan RUU Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elketronik (ITE) dimaksudkan untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika dan produktif agar tercipta pengakuan, penghormatan hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokrasi. Sehingga penyelenggaraaan diskusi publik yang bekerja sama dengan Universitas Diponegoro ini diharapkan dapat memperoleh masukan konstruktif dari masyrakat, akademisi dan aparat penegak hukum terkait perumusan ketentuan pidana RUU Perubahan Kedua UU ITE. (adl/photo:ydh)
Related Posts
Kategori
Pos-pos Terbaru
- SOSIALISASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) SEBAGAIMANA SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG
- SOSIALISASI SURAT DIRJEN BADILUM NOMOR 614/DJU/PS.01/6/2020 DAN SURAT DIRJEN BADILUM NOMOR 352/DJU/HM02.3/3/2021 TENTANG PENGENDALIAN MUTU DATA SIPP PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG
- SOSIALISASI SURAT DIRJEN BADILUM NOMOR 613/DJU/PS.01/6/2020 TENTANG PEDOMAN KEPATUHAN PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR JO NOMOR 882/DJU/PS.01/8/2020 PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG
- SOSIALISASI PERMA NOMOR 7, 8 DAN 9 TAHUN 2016 PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG
- SOSIALISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG