JUDICIAL WELLBEING FOR JUDICIARY, PENTINGNYA PRAKTIK KONSELING BAGI HAKIM
Semarang-AdminPN : Selasa, 23 Agustus 2022,
IKAHI Cabang Khusus Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Fakultas Psikologi UI menyelenggarakan acara webminar Judicial Wellbeing For Judiciary. Kegiatan ini diikuti Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum sekaligus Ketua IKAHI cabang Semarang.
Pada kesempatan tersebut, Ketua IKAHI Mahkamah Agung RI Syamsul Maarif, S.H., L.LM., P.hD menyampaikan perlunya disusun kode etik bersama para Hakim atas isu-isu yang menyangkut tekanan Hakim. Menurutnya Hakim harus memiliki waktu yang cukup untuk dirinya dan dapat mengelola kesejahteraan fisik serta mental. Hal ini dirasa penting untuk meningkatkan kinerja untuk mengefektifkan fungsi peradilan.
Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain adanya pelayanan konseling bagi Hakim untuk keluar dari tekanan serta upaya untuk mengembalikan kesejahteraan secara lahiriah dan batiniah.
Acara ini dibuka oleh Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI, dimoderatori oleh Mochamad Mirza, S.Psi serta mengundang narasumber Dr. Yudiana Ratna Sari, M.Si., Psikolog.
Related Posts
Kategori
Pos-pos Terbaru
- SOSIALISASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN (SIWAS) SEBAGAIMANA SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG
- SOSIALISASI SURAT DIRJEN BADILUM NOMOR 614/DJU/PS.01/6/2020 DAN SURAT DIRJEN BADILUM NOMOR 352/DJU/HM02.3/3/2021 TENTANG PENGENDALIAN MUTU DATA SIPP PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG
- SOSIALISASI SURAT DIRJEN BADILUM NOMOR 613/DJU/PS.01/6/2020 TENTANG PEDOMAN KEPATUHAN PEMBERITAHUAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR JO NOMOR 882/DJU/PS.01/8/2020 PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG
- SOSIALISASI PERMA NOMOR 7, 8 DAN 9 TAHUN 2016 PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG
- SOSIALISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG