KEMBANG DESA
Layanan Kemitraan Membangun Desa atau Kembang Desa adalah layanan yang bertujuan memberikan kemudahan dan informasi terhadap layanan-layanan yang ada di Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Layanan yang dapat anda akses secara individu ataupun dapat melalui kantor Desa/Kelurahan di tempat anda berdomisili.
POS BANTUAN HUKUM
Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM
Elektronik Surat Keterangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri
GUGATAN SEDERHANA
Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id
SIWAS
Whistleblowing System
Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan
e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online(e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (e-Payment) dan Pemanggilan (e-summons) serta persidangan ( e-litigation ) yang dilakukan dengan saluran elektronik.
E-COURT
Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Semarang
Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini untuk menyesuaikan perkembangan tugas dan fungsi Pengadilan karena adanya beberapa peraturan penambahan Pengadilan Khusus yang meliputi Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk bulan Januari 2006 sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor yang diputuskan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010
Dengan keluarnya peraturan-peraturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas IA Khusus
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan gedung Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang Kelas IA Khusus memiliki tiga gedung dengan lokasi yang berbeda yaitu Gedung utama untuk Pengadilan Negeri dan Niaga yang terletak di Jl. Siliwangi 512 Krapyak Semarang, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial di Jl Suratmo No. 64 Semarang