pn.semarangkota@gmail.com
(024) - 7616384
Toggle menu
8 Nilai Utama MA
Kembang Desa

KEMBANG DESA

Layanan Kemitraan Membangun Desa atau Kembang Desa adalah layanan yang bertujuan memberikan kemudahan dan informasi terhadap layanan-layanan yang ada di Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Layanan yang dapat anda akses secara individu ataupun dapat melalui kantor Desa/Kelurahan di tempat anda berdomisili.

Posbakum

POS BANTUAN HUKUM

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM

Eraterang

Elektronik Surat Keterangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri

Gugatan Sederhana

GUGATAN SEDERHANA

Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

Lapor

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id

Siwas

SIWAS
Whistleblowing System

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

Ecourt

e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online(e-Filing), Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online (e-Payment) dan Pemanggilan (e-summons) serta persidangan ( e-litigation ) yang dilakukan dengan saluran elektronik.

E-COURT

PlayPlay
previous arrow
next arrow

Wilayah Hukum Pembentukan Pengadilan

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut:

  1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km2 yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan sebagai berikut:

Kecamatan Gajah Mungkur

  1. Kelurahan Karangrejo
  2. Kelurahan Bendan Duwur
  3. Kelurahan Bendan Ngisor
  4. Kelurahan Sampangan
  5. Kelurahan Gajah Mungkur
  6. Kelurahan Lempongsari
  7. Kelurahan Petompon
  8. Kelurahan Bendungan

Kecamatan Mijen

  1. Kelurahan Cangkiran
  2. Kelurahan Bubakan
  3. Kelurahan Karangmalang
  4. Kelurahan Polaman
  5. Kelurahan Purwosari
  6. Kelurahan Tambangan
  7. Kelurahan Wonopolo
  8. Kelurahan Mizen
  9. Kelurahan Jatibarang
  10. Kelurahan Kedungpane
  11. Kelurahan Ngadirgo
  12. Kelurahan Wonoplumbon
  13. Kelurahan Jatisari
  14. Kelurahan Pesantren

Kecamatan Candisari

  1. Kelurahan Candi
  2. Kelurahan Jatingaleh
  3. Kelurahan Kaliwungu
  4. Kelurahan Jomblang
  5. Kelurahan Karanganyar Gunung
  6. Kelurahan Tegalsari
  7. Kelurahan Wonotingal

Kecamatan Gunung Pati

  1. Kelurahan Pekintelan
  2. Kelurahan Mangunharjo
  3. Kelurahan Plalangan
  4. Kelurahan Gunung Pati
  5. Kelurahan Nongkosawit
  6. Kelurahan Pongangan
  7. Kelurahan Ngijo
  8. Kelurahan Patemon
  9. Kelurahan Sekaran
  10. Kelurahan Sukorejo
  11. Kelurahan Sadeng
  12. Kelurahan Cepoko
  13. Kelurahan Jatirejo
  14. Kelurahan Sumurejo
  15. Kelurahan Kalisegoro
  16. Kelurahan Kandri

Kecamatan Tugu

  1. Kelurahan Jrakah
  2. Kelurahan Tugurejo
  3. Kelurahan karanganyar
  4. Kelurahan Randugarut
  5. Kelurahan Mangkang Kulon
  6. Kelurahan Mangkang Wetan
  7. Kelurahan Mangunharjo

Kecamatan Ngaliyan

  1. Kelurahan Gondoriyo
  2. Kelurahan Podorejo
  3. Kelurahan Beringin
  4. Kelurahan Purwoyoso
  5. Kelurahan Kalipancur
  6. Kelurahan Bambankerep
  7. Kelurahan Wates
  8. Kelurahan Wonosari
  9. Kelurahan Tambak Aji
  10. Kelurahan Ngaliyan

Kecamatan Banyumanik

  1. Kelurahan Pundakpayung
  2. Kelurahan Gedawang
  3. Kelurahan Jabungan
  4. Kelurahan Pedalangan
  5. Kelurahan Banyumanik
  6. Kelurahan Srondol Kulon
  7. Kelurahan Srondol Wetan
  8. Kelurahan Ngresep
  9. Kelurahan Tinjomoyo
  10. Kelurahan Padangsari
  11. Kelurahan Sumurboto

Kecamatan Tembalang

  1. Kelurahan Meteseh
  2. Kelurahan Rowosari
  3. Kelurahan Mangunharjo
  4. Kelurahan Bulusan
  5. Kelurahan Kramas
  6. Kelurahan Tembalang
  7. Kelurahan Jangli
  8. Kelurahan Tandang
  9. Kelurahan Kedungmundu
  10. Kelurahan Sendangguwo
  11. Kelurahan Sendangmulyo
  12. Kelurahan Sambiroto

Kecamatan Gayamsari

  1. Kelurahan Tambakrejo
  2. Kelurahan Kaligawe
  3. Kelurahan Sawah Besar
  4. Kelurahan Siwalan
  5. Kelurahan Sambirejo
  6. Kelurahan Pandean Lamper
  7. Kelurahan Gayamsari

Kecamatan Semarang Utara

  1. Kelurahan Bandarharjo
  2. Kelurahan Plombokan
  3. Kelurahan Purwosari
  4. Kelurahan Kuningan
  5. Kelurahan Panggung Lor
  6. Kelurahan Panggung Kidul
  7. Kelurahan Tanjungmas
  8. Kelurahan Dadapsari

Kecamatan Semarang Barat

  1. Kelurahan Ngemplak Simongan
  2. Kelurahan Manyaran
  3. Kelurahan Krapyak
  4. Kelurahan Tambakharjo
  5. Kelurahan Kalibanteng Kulon
  6. Kelurahan Kalibanteng Wetan
  7. Kelurahan Gisikdrono
  8. Kelurahan Bongsari
  9. Kelurahan Bojong Salaman
  10. Kelurahan Salaman Mulyo
  11. Kelurahan Cabean
  12. Kelurahan Karangayu
  13. Kelurahan Krobokan
  14. Kelurahan Tawangsari
  15. Kelurahan Tawangmas
  16. Kelurahan Kembagarum

Kecamatan Pendurungan

  1. Kelurahan Penggaron Kidul
  2. Kelurahan Tlogomulyo
  3. Kelurahan Tlogosari Wetan
  4. Kelurahan Tlogosari Kulon
  5. Kelurahan Tlogosari Kidul
  6. Kelurahan Plamongan Sari
  7. Kelurahan Gemah
  8. Kelurahan Pendurungan Kidul
  9. Kelurahan Pedurungan Lor
  10. Kelurahan Tengah
  11. Kelurahan Palebon
  12. Kelurahan Kalisari

Kecamatan Genuk

  1. Kelurahan Sambungharjo
  2. Kelurahan Kudu
  3. Kelurahan Karangroto
  4. Kelurahan Genuksari
  5. Kelurahan Banjardowo
  6. Kelurahan Gebangsari
  7. Kelurahan Trimulyo
  8. Kelurahan Penggaron Lor
  9. Kelurahan Bangetayu Kulon
  10. Kelurahan Bangetayu Wetan
  11. Kelurahan Terboyo Kulon
  12. Kelurahan Terboyo Wetan

Kecamatan Semarang Selatan

  1. Kelurahan Randusari
  2. Kelurahan Bulustalan
  3. Kelurahan Barusari
  4. Kelurahan Megassari
  5. Kelurahan Pleburan
  6. Kelurahan Wonodri
  7. Kelurahan Peterongan
  8. Kelurahan Penggaron Lor
  9. Kelurahan Lamper Lor
  10. Kelurahan Lamper Kidul
  11. Kelurahan Lamper Tengah

Kecamatan Semarang Tengah

  1. Kelurahan Miroto
  2. Kelurahan Brumbungan
  3. Kelurahan Jagalan
  4. Kelurahan Kranggan
  5. Kelurahan Gabahan
  6. Kelurahan Kembangsari
  7. Kelurahan Sekayu
  8. Kelurahan Pandansari
  9. Kelurahan Bangunharjo
  10. Kelurahan Kauman
  11. Kelurahan Purwodinatan
  12. Kelurahan Karangkidul
  13. Kelurahan Pekunden

Kecamatan Semarang Timur

  1. Kelurahan Kemijen
  2. Kelurahan Rejomulyo
  3. Kelurahan Mlatibaru
  4. Kelurahan Kebonagung
  5. Kelurahan Bugangan
  6. Kelurahan Mlatiharjo
  7. Kelurahan Sarirejo
  8. Kelurahan Rejosari
  9. Kelurahan Karangturi
  10. Kelurahan Karangampel

Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya. Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

  • Pengadilan Niaga
  1. Propinsi Jawa Tengah
  2. Daerah Istimewa Yogyakarta
  • Pengadilan Hubungan Industrial
  1. Propinsi Jawa Tengah
  2. Daerah Istimewa Yogyakarta

Pembentukan Pengadilan Khusus pada Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga didirikan pada tahun 1998 dimana pada awalnya Pengadilan Niaga terbatas hanya mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru. Tetapi pada tahun 2001, terjadi perluasan yang mencakup kewenangan untuk mengadili perkara Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, hak cipta, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Pengadilan Niaga pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Semarang dan Medan. Perluasan pengembangan Pengadilan Niaga dilihat dari eksistensinya yaitu sebagai Pengadilan yang memutus perkara-perkara Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perkara HAKI. Pembentukan Pengadilan Niaga membawa beberapa pembaruan, sebagai contoh adanya standar waktu penyelesaian perkara dan diperkenalkannya hakim Ad Hoc. Pengadilan Niaga juga merupakan Pengadilan pertama yang memberikan kewenangan bagi hakimnya untuk mengajukan pendapat yang berbeda atau dissenting opinion dalam putusan. Selebihnya, karena Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri maka Ketua Pengadilan serta Panitera Pengadilan juga bertindak sebagai Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan Niaga. Namun, hakim yang menangani perkara niaga merupakan Hakim Karir yang khusus ditunjuk atau ditugaskan untuk itu. 5 dari 20 hakim karir di Pengadilan Negeri Semarang telah ditunjuk khusus oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada tahun 2007. Untuk dapat ditunjuk sebagai hakim niaga, seseorang harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan khusus sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu:

  1. Memiliki pengalaman sebagai hakim di Pengadilan Negeri
  2. Memiliki keahlian di bidang perkara niaga
  3. Memiliki kejujuran, integritas tinggi, dan keinginan untuk menegakkan keadilan
  4. Tidak melakukan kegiatan yang tidak bermoral
  5. Telah mengikuti pelatihan yang dirancang khusus untuk membimbing para hakim dalam melakukan tugasnya

Selain menangani perkara niaga, hakim niaga juga tetap menangani perkara-perkara umum (pidana dan perdata) yang masuk ke Pengadilan Negeri Semarang.

Sementara itu, hakim Ad-Hoc adalah seseorang yang bukan hakim Pengadilan Negeri, namun memiliki keahlian dalam menangani perkara niaga dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk ditugaskan di Pengadilan. Seseorang yang menjabat sebagai hakim Ad-Hoc dapat merupakan pejabat pemerintah, pengacara, akademisi hukum atau pensiunan hakim. Posisi hakim Ad Hoc ini dirancang untuk menambah seseorang yang ahli dalam bidang-bidang khusus yang terkait dengan perkara niaga, ke dalam Majelis Hakim yang menangani perkara niaga. Hakim Ad-Hoc diangkat oleh Presiden RI dengan Keputusan Presiden, berdasarkan rekomendasi atau usul dari Ketua Mahkamah Agung. Hakim Ad-Hoc diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Mereka dapat ditugaskan pada Pengadilan di tingkat pertama, kasasi atau peninjauan kembali.

Ketua Pengadilan Niaga dapat menunjuk hakim Ad-Hoc untuk menjadi anggota majelis dalam menangani perkara. Pengacara dari pihak dalam perkara niaga juga dapat meminta Ketua Pengadilan Niaga untuk memasukkan hakim Ad-Hoc ke dalam Majelis Hakim.

Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang mengadili dan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Beroperasinya Pengadilan Hubungan Industrial memiliki perubahan yang cukup mendasar, diantaranya adalah:

 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama ini berada di bawah lingkup wilayah eksekutif, kini menjadi bagian dari sistem peradilan di bawah kekuasaan yudikatif;

 Hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial mengikuti hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk pada bulan Januari 2006 pada Pengadilan Negeri Semarang, dan begitu juga pada Pengadilan-Pengadilan Negeri yang lain disetiap Ibukota Propinsi di Indonesia. Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya dilakukan pada awal tahun 2005 tapi ditunda berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004, untuk menambah waktu semua persiapan yang dibutuhkan oleh pemerintah dan institusi lain yang terkait.

Adanya Pengadilan Hubungan Industrial menambah jumlah Pengadilan khusus yang berada di Pengadilan Negeri Semarang. Pengadilan Hubungan Industrial juga membawa perubahan pada struktur organisasi Pengadilan Negeri, yaitu dengan diperkenalkannya Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial yang dipimpin oleh seorang Panitera Muda dan dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti. Panitera Muda Hubungan Industrial berada sejajar dengan Panitera Muda Pidana, Perdata dan Hukum yang ada di Pengadilan Negeri. Selain itu sebagaimana halnya dengan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial juga memiliki Hakim Ad Hoc untuk menjadi bagian dari Majelis yang memeriksa perkara. Hakim Ad Hoc diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung dari nama-nama yang diajukan oleh Menteri Tenaga Kerja atas usul Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha. Pengangkatan Hakim Ad Hoc tersebut ditetapkan oleh Keputusan Presiden.

Satu hal lain yang diperkenalkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial adalah dalam berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara dengan nilai gugatan dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dikenakan biaya perkara termasuk biaya eksekusi.

Pengadilan Negeri Semarang Selalu Memberikan Pelayanan Prima
© 2020 Pengadilan Negeri Semarang
PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS
Silahkan Hubungi Pengadilan Negeri Semarang, Kami Selalu memberikan Pelayanan Prima
Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang - 50148
Telp. 024 - 7616384  Fax. 024 - 7604045
Email Umum      : pn.semarangkota@gmail.com
Email Delegasi   : delegasi.pnsemarangkota@gmail.com
Instagram            : @pn.semarangkota
Youtube Chanel : Pengadilan Negeri Semarang
Open chat
Hallo, PN Semarang
Halo, Pengadilan Negeri Semarang
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status