SOSIALISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2019 PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Semarang-AdminPN : Senin, 18 Maret 2024.

Senin, 18 Maret 2024 Pengadilan Negeri Semarang menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan di Luar Perkara. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Ruang Sidang Kusumah Atmaja dan dimulai pukul 08.30 WIB.
Sosialisasi dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Ibu Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum. , Wakil Ketua Bapak Judi Prasetya, S.H., M.H. , para hakim, pejabat struktural, panitera pengganti dan juru sita Pengadilan Negeri Semarang. Adapun Hakim, Ibu Sri Ari Astuti, S.H., M.H. menjadi moderator dalam sosialisasi SEMA Nomor 1 Tahun 2019 ini.

Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwasanya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka ketentuan Angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 dan Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku.

Oleh karena itu untuk selanjutnya, memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengenakan tarif PNBP terhadap penerbitan akta/surat keterangan sebagaimana maksud dalam SE Nomor 3 Tahun 2016 dan SE Nomor 2 Tahun 2018 disesuaikan dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Kedua, tidak mengenakan pungutan biaya lain selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tersebut.

Adapun sosialisasi ini diadakan bersamaan dengan sosialisasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 dan Perma Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016. (adl)